KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong kemandirian industri obat di Tanah Air melalui optimalisasi kekayaan hayati nasional yang dikolaborasikan dengan kemajuan riset dan bioteknologi.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat memberikan arahan dalam agenda Forum Menenun Kebijakan mengenai diseminasi dan konsultasi analisis kebijakan obat dan makanan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).
Menko PMK menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor produk kesehatan harus terus ditekan. Ia memandang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan modal fundamental yang sangat besar untuk membangun ketahanan industri kesehatan secara mandiri sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
“Kita mendukung penuh kemandirian industri obat dalam negeri. Indonesia mempunyai kekayaan hayati yang luar biasa, dan ini adalah modal yang sangat penting agar industri kita bisa mandiri,” ujar Pratikno.
Guna mewujudkan kemandirian tersebut, penguasaan riset menjadi sangat krusial, terlebih di tengah pesatnya perkembangan bioteknologi global. Selain itu, ekosistem industri farmasi yang kuat juga menuntut tata kelola pengawasan yang sangat ketat.
Terkait hal tersebut, Menko PMK memberikan apresiasi atas peran strategis BPOM. Tugas berat BPOM dalam mengawal keamanan, mutu, dan khasiat produk dari hulu hingga hilir dinilai sangat esensial dan membutuhkan sinergi yang kuat lintas kementerian/lembaga.
Lebih lanjut, dari sisi hilir atau konsumen, perlindungan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Masifnya penetrasi iklan produk obat dan makanan melalui teknologi digital menuntut tingginya literasi dan kesadaran kritis dari masyarakat secara tepat.
“Oleh karena itu, marilah bersama meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar bukan hanya harapan hidup yang lebih panjang, tetapi harapan hidup sehat dan aktif yang lebih panjang,” pesan Menko PMK.
Turut hadir dalam forum tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto, serta jajaran perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan praktisi kebijakan terkait.
Sumber : Kemenko PMK
