KEMENKO PMK – Komitmen Pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia terus diperkuat. Hari ini, Kamis (29/1), Pemerintah mematangkan konsep Sekolah Terintegrasi melalui Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Ruang Lantai 14 Kemenko PMK, Jakarta.
Menko PMK menegaskan bahwa Sekolah Terintegrasi menjadi solusi strategis atas dua persoalan mendasar pada pendidikan nasional, yakni ketimpangan mutu antarwilayah dan rendahnya capaian kualitas sekolah di banyak daerah.
“Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan berkualitas. Ini bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, dimana pun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” ujar Pratikno saat membuka RTM.
Sekolah Terintegrasi direncanakan akan ada 1 (satu) di setiap kecamatan, bersifat inklusif, dan bebas dari pungutan biaya, guna menjangkau anak-anak usia sekolah secara luas dan merata.
Sekolah Terintegrasi menyediakan jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu sistem tata kelola dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Konsep ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang utuh, terarah, dan konsisten sejak usia dini hingga pendidikan menengah, didukung sarana dan prasarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dan pengayaan global.
Ia menambahkan bahwa sasaran utama Sekolah Terintegrasi bersifat inklusif, dengan fokus pada peserta didik dari keluarga desil menengah, tanpa menutup peluang bagi anak-anak dari kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program lain.
Sekolah Terintegrasi diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sekaligus mendorong mobilitas sosial melalui pendidikan.
Sekolah Terintegrasi akan dirancang terintegrasi dengan fasilitas vokasi dan pelatihan yang relevan dengan karakter wilayahnya. Jika berada di wilayah pesisir, maka akan terintegrasi dengan vokasi perikanan, sedangkan, di wilayah daratan terintegrasi dengan vokasi pertanian, peternakan, maupun perkebunan. “Sehingga lulusannya dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja,” pungkas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, dan Sekolah Terintegrasi menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tegas Pratikno.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan, Sekolah Terintegrasi memiliki 3 target besar, yakni transformasi infrastruktur, transformasi SDM, dan transformasi pembelajaran berkelanjutan yang mendukung proses transisi anak yang lebih baik dengan kurikulum kombinasi nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. “Sekolah Terintegrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak di level kecamatan,” tambahnya.
Dari sisi regulasi, telah ditetapkan Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekokah Terintegrasi, dengan Menko PMK dan Mendikdasmen bertindak sebagai Pengarah. Selanjutnya, akan disiapkan regulasi pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam rapat, turut hadir pula Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, MenPAN RB Rini Widyantini, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, dan Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat.
Sumber : Kemenko PMK
