KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Diskusi Penajaman Strategi Rancangan Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan dan tata kelola penanggulangan banjir perkotaan. Kegiatan yang berlangsung pada 27–28 November 2025 di Jakarta ini menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan.
Diskusi dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan kunci untuk memperkuat ketangguhan banjir di kota-kota besar Indonesia.
Pertemuan ini menjadi rangkaian lanjutan konsultasi penyusunan Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan yang tengah dirumuskan oleh Bappenas. Forum juga menghadirkan narasumber dari BNPB, BMKG, serta Mercy Corps Indonesia. Dalam forum tersebut, para peserta sepakat perlunya strategi nasional yang lebih operasional melalui empat penguatan utama.
Pertama, pengembangan integrasi data dan sistem nasional untuk menyatukan informasi hidrologi, risiko, tata ruang, dan kesiapsiagaan antarinstansi dalam satu platform terpadu. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan akurasi peringatan dini.
Kedua, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas melalui pelatihan teknis, optimalisasi Kampung Siaga Banjir, serta peningkatan literasi kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan ini diyakini dapat memperkuat kemampuan respon lokal secara cepat dan tepat ketika terjadi potensi banjir.
Ketiga, penyusunan pedoman pemulihan sosial-ekonomi pascabencana yang inklusif. Hal ini mencakup dukungan terhadap UMKM terdampak, mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, serta penyediaan layanan pemulihan psikososial yang terstruktur agar pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung merata dan responsif.
Keempat, kebutuhan pengembangan mekanisme pendanaan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung implementasi program. Pendanaan diharapkan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memanfaatkan skema pembiayaan inovatif untuk memastikan keberlanjutan intervensi ketangguhan banjir.
Dalam forum juga para peserta menekankan bahwa peningkatan frekuensi dan kompleksitas banjir membutuhkan perubahan pendekatan dari penanganan terpusat menjadi penguatan kapasitas daerah, khususnya melalui analisis risiko yang lebih komprehensif, tata ruang adaptif, serta integrasi sistem informasi hidrologi dan peringatan dini.
Kemenko PMK menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi masukan strategis dalam finalisasi Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan yang direncanakan diluncurkan pada 2026. Andre Notohamijoyo menekankan bahwa model koordinasi lintas sektor yang diperkuat dari forum ini akan menjadi rujukan penting dalam membangun tata kelola penanggulangan banjir perkotaan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
“Model koordinasi lintas sektor yang diperkuat dari forum ini diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola penanggulangan banjir perkotaan di masa mendatang,” ujar Andre.
Sumber : Kemenko PMK
