MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Di tengah dorongan percepatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumut tercatat berada di atas rata-rata nasional untuk realisasi belanja maupun pendapatan daerah.
Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kemendagri secara virtual, Senin (17/11/2025). Rakor ini turut diikuti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
Kinerja Nasional Masih Rendah, Sumut Lebih Progresif
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam paparannya menyebutkan bahwa realisasi anggaran nasional hingga November 2025 baru mencapai 64,43%, jauh di bawah target 92%. Ia menegaskan perlunya percepatan di seluruh pemerintah daerah.
“Waktu sudah hampir satu bulan lagi sudah tutup buku. Saya minta masing-masing daerah untuk melihat hal yang perlu dilakukan percepatan,” kata Tomsi.
Di tengah kondisi ini, Sumut menunjukkan kinerja yang lebih solid dengan realisasi belanja sebesar 67,18% dan realisasi pendapatan mencapai 80,56%. Angka tersebut berada di atas rerata nasional dan menggambarkan pergerakan anggaran daerah yang lebih progresif.
Tomsi menilai capaian Sumut harus terus dijaga dan ditingkatkan, terutama karena masih ada beberapa kabupaten/kota yang realisasinya terbilang rendah. Ia meminta agar Sumut tetap menjadi provinsi dengan serapan anggaran kuat dan konsisten.
Daerah Dengan Serapan Rendah Jadi Sorotan
Dalam rakor tersebut, Tomsi juga menyoroti sejumlah daerah yang masih tertinggal dalam realisasi anggaran. Di antaranya Kabupaten Nias Barat – 49,34%, Kota Medan – 54,66% dan Kota Gunungsitoli – 57,37%
Daerah-daerah tersebut diminta segera melakukan akselerasi agar dapat mengejar capaian provinsi.
Selain itu, Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan kualitas pengelolaan anggaran tetap terjaga.
“SDM harus disiapkan agar pengelolaan anggaran tepat, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Strategi Percepatan dari Kemendagri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan sejumlah strategi percepatan realisasi anggaran. Beberapa di antaranya Percepatan pengadaan sejak akhir Agustus, Optimalisasi belanja digital melalui E-Katalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK), Pembentukan tim monitoring dan evaluasi, Pemberian reward and punishment, Penyederhanaan kontrak dan Penguatan peran APIP
“Pembentukan tim monitoring dan evaluasi, pemberian reward dan punishment, penyederhanaan kontrak, serta mendorong peran APIP perlu dilakukan,” jelas Agus.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah memanfaatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Korsupgah KPK, sehingga serapan anggaran dapat mencapai target sebelum tahun anggaran berakhir. [Infosumut]
