PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah pusat.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Balai Serindit, Kamis (14/8/2025).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari pertemuan hari ini kita semakin paham bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah sangat besar, tetapi akses mereka masih terbatas, baik dari sisi finansial maupun lokasi,” ujar Gubri.
Menurutnya, banyak warga miskin tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kredit rumah, sementara sebagian masyarakat berpenghasilan rendah yang lolos persyaratan justru kesulitan membayar bunga kredit.
“Ada masyarakat tidak mampu tidak bisa kredit, ada juga masyarakat yang mampu kredit tapi tidak sanggup membayar bunga. Maka perlu ada intervensi dari pemerintah untuk membantu mereka,” tegasnya.
Abdul Wahid berharap hasil Rakor ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan konkret dalam penyediaan bantuan pembiayaan perumahan yang lebih tepat sasaran.
“Rumah adalah kebutuhan primer. Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat agar bisa memiliki hunian yang layak,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Riau akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memprioritaskan pembangunan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.
“Bersama BUMD, kami akan fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi rakyat,” tutup Gubri. (Mediacenterriau)
