Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Peluang Investasi Asing di Indonesia sebagai Dampak Positif Kebijakan Tarif AS 19% Terhadap Sektor Waste-to-Energy”. Forum ini membahas strategi Indonesia menarik investasi asing di sektor pengelolaan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy/WtE) di tengah dinamika perdagangan global.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean, menyebut kebijakan tarif bea masuk 19% yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia sebagai momentum memperkuat pengembangan energi terbarukan, khususnya WtE. “Isu lingkungan juga dapat menjadi faktor penentu daya saing global. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk membangun kolaborasi internasional yang proaktif,” ujarnya saat membuka FDA di Command Centre BSKDN pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Noudy menjelaskan, forum ini juga memotret berbagai tantangan pengelolaan sampah di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Selatan, Situbondo, Konawe Kepulauan, Wajo, dan Kota Pekalongan. Dari diskusi, dirumuskan sejumlah langkah strategis, antara lain percepatan penyusunan kebijakan turunan yang memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta insentif menarik bagi sektor swasta. Selain itu, forum menekankan pentingnya jaminan pembelian energi hasil olahan sampah untuk meningkatkan kepastian investasi.
Berbagai model teknologi WtE juga dibahas, mulai dari waste-to-steam berbasis Life Cycle Carbon Neutral (LCCN) yang cocok di kawasan industri dengan volume sampah besar, Refuse-Derived Fuel (RDF) yang fleksibel untuk volume menengah, hingga digestasi anaerobik yang sesuai bagi daerah dengan timbulan sampah kecil hingga menengah. “Setiap pendekatan teknologi WtE yang disebutkan memiliki karakteristik teknis, kebutuhan volume sampah, dan syarat pendukung yang berbeda-beda, perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, tipologi sampah, dan kapasitas daerah,” tambah Noudy.
Sementara , Perwakilan dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin menilai bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama internasional, pendanaan inovatif, dan transfer teknologi rendah karbon, menjadi kunci percepatan implementasi WtE di Indonesia. Disisi lain dia juga menekankan pentingnya pendidikan publik dan penerapan kebijakan penempatan sampah terpilah yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, kampanye, dan media.
“Dari tahun ke tahun kita memiliki problem seperti ini (penumpukan sampah), kita perlu melakukan pendidikan publik ke masyarakat, sekolah-sekolah terintegrasi dengan kurikulum, karena ini merupakan pondasi keberhasilan pengelolaan sampah,” pungkasnya.
Sumber :BSKDN Kemendagri
