JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan perkembangan kebijakan investasi luar negeri dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta.
Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah tindak lanjut atas kerja sama dengan Arab Saudi mengenai kepemilikan lahan di kota suci Mekkah—langkah diplomatik yang dinilai sebagai terobosan historis.
Akses Kepemilikan Lahan Freehold di Mekkah
Dalam keterangannya usai pertemuan, Rosan menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan merupakan pembaruan dari komunikasi Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), terkait kemungkinan kepemilikan properti oleh pihak asing di wilayah Mekkah.
“Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan. Kamis (30/07/2025).
Ia memaparkan bahwa perubahan regulasi yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi memungkinkan entitas asing memiliki properti berstatus hak milik penuh (freehold) di kawasan tersebut—hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” jelas Rosan.
Aturan tersebut rencananya akan mulai berlaku pada Januari 2026. Dalam tahap awal, terdapat delapan bidang tanah yang ditawarkan, dengan lokasi yang bervariasi dari pusat Masjidil Haram.
“Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” tambahnya.
Proyek Tanpa Syarat Khusus, Siap Masuk Fase Desain
Rosan mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan hasil langsung dari permintaan Presiden Prabowo kepada MBS, yang kemudian disetujui. Ia menekankan bahwa tidak ada syarat imbal balik atau kebijakan barter dalam kesepakatan ini.
“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.
Pemerintah Arab Saudi pun meminta Indonesia menyiapkan desain arsitektural dan infrastruktur proyek paling lambat Oktober 2025. Proyek ini akan dipimpin oleh Danantara, sebuah entitas yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.
“Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” terang Rosan terkait variasi harga dan luas tanah.
Relokasi Ditanggung Pemerintah Arab Saudi
Proses pembebasan dan relokasi penduduk yang saat ini menghuni lahan yang ditawarkan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab otoritas Arab Saudi. Rosan menutup pernyataannya dengan optimisme dan ajakan untuk mendukung inisiatif ini demi kemaslahatan umat.
“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” pungkasnya. (BPMI Setpres)
