KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, media, masyarakat, hingga keluarga.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada Selasa (23/7/2025).
“Perlindungan anak membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Keluarga, sekolah, komunitas, dan negara harus membentuk ekosistem yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak,” ujar Deputi yang akrab disapa Lisa.
Lebih lanjut, Deputi Lisa menyampaikan bahwa pembangunan manusia yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari keberpihakan terhadap anak. Setiap kebijakan, baik pendidikan, gizi, maupun perlindungan sosial harus terintegrasi dan berpijak pada kepentingan terbaik anak.
“Pembangunan keluarga adalah fondasi lahirnya generasi unggul. Karena itu, isu anak tidak boleh diperlakukan secara sektoral. Intervensinya harus menyeluruh dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Peringatan HAN 2025 turut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauziah yang menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum nasional untuk mengakui anak sebagai subjek pembangunan.
“Anak-anak adalah aset strategis bangsa. Mereka tidak hanya dilindungi, tapi juga harus diberdayakan dan dilibatkan dalam proses pembangunan sejak dini,” tegas Menteri PPPA.
Menteri Arifah juga menekankan pentingnya pendekatan desentralisasi dalam pelaksanaan HAN tahun ini. Lebih dari 430 kegiatan digelar serentak di berbagai daerah sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan ramah anak. Dengan mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat” dan tagline “Anak Indonesia Bersaudara”, peringatan HAN 2025 mengajak semua pihak untuk memperkuat nilai solidaritas dan persatuan menuju Generasi Emas 2045.
Gubernur Riau Abdul Wahid turut menyampaikan komitmennya untuk terus memperluas akses layanan dasar bagi anak-anak, seperti pendidikan gratis 12 tahun, bantuan seragam, dan layanan kesehatan desa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Riau memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap anak-anak Riau yang aktif melestarikan budaya daerah. Salah satunya Rayyan Arkandika yang mempopulerkan Pacu Jalur hingga tingkat internasional.
“Melestarikan budaya adalah bagian penting dari membentuk karakter anak. Dalam ajar Melayu, kehilangan budaya berarti kehilangan marwah dan jati diri,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan HAN diisi dengan berbagai aktivitas partisipatif seperti senam Anak Hebat, drama musikal Forum Anak, doa lintas agama, hingga senam jingle SAPA 129. Menteri PPPA bersama para pejabat juga berdialog langsung dengan anak-anak melalui kuis edukatif dan permainan interaktif.
Momen penting dalam acara ini adalah pembacaan dan penyerahan Suara Anak Indonesia (SAI) oleh lima perwakilan Forum Anak Nasional kepada Presiden RI yang disampaikan secara simbolis melalui Menteri PPPA. Aspirasi ini menjadi bentuk partisipasi aktif anak-anak dalam pembangunan nasional.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pengukuhan Forum Anak Provinsi Riau Masa Bakti 2025–2027 yang disaksikan langsung oleh para pejabat pusat dan daerah. Forum ini diharapkan menjadi ruang strategis bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Indragiri Hulu menyerahkan bantuan simbolik berupa Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, bahan bacaan, bantuan pendidikan, dan bibit pohon. Kegiatan ditutup dengan kunjungan ke stand permainan anak, pertunjukan Polisi Cilik, dan pembukaan Lomba Pacu Sampan Tradisional di tepian Sungai Indragiri.
Turut hadir dalam acara ini Menteri PPPA Arifah Fauziah, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.
Sumber :Kemenko PMK
