KEMENKO PMK — Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap kebijakan berbasis data melalui pelaksanaan Kick Off Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang diselenggarakan di Auditorium BKKBN, Jakarta, Senin (21/7/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan langkah bersama menuju pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Imam Machdi menyatakan bahwa pendataan keluarga merupakan instrumen strategis untuk merumuskan kebijakan presisi (precision policy). Menurutnya, kebijakan yang akurat hanya bisa lahir dari data yang valid, mutakhir, dan akuntabel.
“Kick Off Pemutakhiran PK-25 menjadi momentum penting untuk memastikan data keluarga yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan semata kegiatan administratif, tapi fondasi kebijakan publik yang presisi,” ujar Imam.
Ia menambahkan, data keluarga yang diperbarui setiap tahun memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan program prioritas nasional seperti penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ketahanan keluarga. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menetapkan arah kebijakan yang efektif.
Imam juga menyampaikan bahwa Kemenko PMK saat ini tengah mengembangkan dashboard precision policy berbasis data resmi dan terintegrasi, termasuk dari PK-25. Dengan sistem ini, kebijakan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, serta memungkinkan adanya penyesuaian cepat jika ditemukan penyimpangan di lapangan.
“Pendataan PK-25 mencakup informasi demografi, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, hingga anggota keluarga. Semua itu menjadi dasar kuat untuk merancang, menganggarkan, dan mengeksekusi kebijakan yang tepat sasaran di semua tingkatan,” jelasnya.
Selain itu, Imam menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan pemutakhiran PK-25. Ia menyebut konsolidasi antarkementerian, pemerintah daerah, serta penguatan literasi data di lapangan sebagai aspek penting dalam mewujudkan pendataan yang inklusif dan menyeluruh.
Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kualitas data adalah tanggung jawab bersama. Pendataan keluarga membutuhkan proses yang teliti dan jujur, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Data keluarga mencerminkan realitas masyarakat kita. Maka, kejujuran dalam pendataan bukan hanya soal teknis, tapi soal keberpihakan pada pembangunan yang adil dan tepat sasaran. Ini kerja bersama, bukan kerja satu pihak saja,” ungkap Imam.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setyono, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Budi Permana, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Sumber :Kemenko PMK
