KEMENKO PMK – Pemerintah tengah memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menata ulang arah kebijakan pendidikan karakter nasional. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa yang digelar Kemenko PMK di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa pembangunan karakter tidak bisa lagi berjalan sektoral maupun parsial. Dalam menghadapi disrupsi teknologi, perubahan sosial, hingga budaya digital yang cepat, pendekatan kolektif menjadi kunci.
“Pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Ini adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor, lintas institusi, dan seluruh ekosistem bangsa termasuk keluarga, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil,” tegas Warsito.
Rapat ini sekaligus menjadi langkah evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pemerintah juga membahas berbagai dinamika lapangan dan kemungkinan perlunya reformulasi arah kebijakan karakter ke depan, termasuk revisi regulasi serta penguatan koordinasi operasional antar lembaga.
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa pendekatan karakter di satuan pendidikan kini mengacu pada delapan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam rapor pendidikan. Selain indeks karakter, penguatan iklim kebhinekaan, inklusivitas, serta indeks keamanan satuan pendidikan menjadi indikator penting. Program karakter juga diarahkan untuk mendukung pilar-pilar pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya PN 1, 4, 7, dan 8.
Dari Kementerian Agama, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Mastuki, menekankan pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai universal seperti toleransi, nasionalisme, dan anti kekerasan. Ia juga menyoroti pelatihan kepemimpinan bagi rektor PTKN dan kepala kantor wilayah, serta penguatan bimbingan keluarga sakinah.
“Survei indeks karakter siswa madrasah aliyah menunjukkan peningkatan nilai gotong royong, integritas, dan kemandirian,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Sri Handoko Taruna, mengingatkan bahwa tantangan ekstremisme juga menyasar ASN, guru, dan mahasiswa. Ia menyebut bahwa hampir seluruh kabupaten/kota telah membentuk Peraturan Perundang-undangan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
“Kita perlu adaptasi regulasi agar tetap relevan dengan dinamika generasi saat ini,” ujarnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, menambahkan bahwa penting bagi seluruh pihak untuk mengonsolidasikan upaya penguatan karakter, khususnya dalam mengembalikan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak yang terpapar budaya asing. Ia menekankan perlunya konvergensi program secara terkoordinasi di bawah Kemenko PMK.
“Kami berharap peran koordinatif Kemenko PMK bisa terus diperkuat dalam menyatukan langkah antar sektor,” ujarnya.
Menutup diskusi, Warsito menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar evaluasi, tapi momentum untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam menata ulang strategi karakter bangsa ke depan, termasuk dalam perspektif regulasinya. Perluasan cakupan regulasinya tidak hanya menyasar di bidang pendidikan, namun semua aspek, termasuk penguatan karakter bagi aparatur pemerintah.
“Tujuan akhirnya adalah memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi dinamika global, sehingga kita memerlukan dukungan keterpaduan program antar stakeholders dan masyarakat luas” ujar Warsito menutup sesi pembahasan.
Turut hadir sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga lain, baik secara daring maupun luring, diantaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kemendiktisaintek, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Sumber :Kemenko PMK
