Pada tanggal 18 Juni 2025 di kantor Graha PPI, Abdul Muis, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo bersama tim menerima audiensi dari Koperasi Kristal Laut Nusantara, sebuah koperasi yang mengelola usaha garam laut yang memiliki lahan tambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di dalam pertemuan tersebut para penggiat koperasi mendiskusikan permasalahan yang dihadapi berikut peluang dan perkembangan industri garam nasional. Meskipun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, produksi garam nasional belum mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga hingga saat ini Indonesia masih melakukan importasi garam. Diperlukan strategi untuk memperkuat kapasitas produksi nasional dan mengurangi impor garam tersebut. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah rendahnya kesejahteraan petambak garam, minimnya hilirisasi produk garam, minimnya fasilitas pengolahan sehingga garam lokal masih dijual dalam bentuk bahan mentah dan lainnya.
Di sisi lain Koperasi Kristal Laut Nusantara mulai mengembangkan produk turunan seperti garam kuliner, spa, kesehatan, aromaterapi, dan lainnya. Produk turunan tersebut sangat bagus menambah nilai ekonomi. Koperasi Garam telah membuat Inovasi Teknologi Produksi garam berupa teknologi prisma sebagai solusi produksi sepanjang tahun serta pengolahan air laut menjadi air embun sebagai produk sampingan bernilai tinggi. Teknologi prisma tersebut telah memperoleh hak paten. Tukul Rameyo Adi, penasehat Koperasi Kristal Laut Nusantara menyampaikan perlunya dukungan literasi/edukasi serta penguatan kelembagaan koperasi garam. Penguatan literasi diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peran garam sebagai bagian tak terpisahkan dari konsumsi masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat kesadaran bahwa garam adalah elemen vital ketahanan nasional. Di sisi lain penguatan kelembagaan koperasi sangat diperlukan sebagai wadah produksi, pemasaran, dan distribusi. Keberhasilan koperasi di berbagai negara menjadi salah satu contoh praktek baik seperti Fonterra, New Zealand dan Rabobank, Belanda.
Asdep Andre menyampaikan bahwa tambak garam dapat memberikan perlindungan dari beberapa jenis bencana, terutama yang berkaitan dengan air, seperti banjir dan erosi pantai. Selain itu, tambak garam juga dapat membantu menjaga kualitas air dan mencegah pencemaran. Di sisi lain garam berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan resiliensi sosial ekonomi. Pengembangan koperasi menjadi kunci dalam mendorong partisipasi dan pemerataan ekonomi. Meskipun memiliki potensi yang bagus, permasalahan pencemaran laut dapat menurunkan kualitas garam nasional. Diperlukan kebijakan pemulihan ekosistem pesisir serta zonasi produksi yang berbasis lingkungan untuk menjamin keberlanjutan usaha garam. Tambak garam yang tidak terawat juga berpotensi menjadi sumber polusi jika air laut yang digunakan terkontaminasi atau jika limbah dari tambak tidak dikelola dengan baik.
Rameyo Adi menambahkan perlunya disusun peta jalan hilirisasi garam yang terstruktur dan berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk garam nasional. Hal yang tak kalah penting adalah membangun platform literasi garam sebagai sarana edukasi publik dan rujukan kebijakan nasional. Peran Kemenko PMK sangat diharapkan dapat memperkuat upaya literasi garam yang tak terpisahkan sebagai bagian dari sejarah peradaban di Indonesia. Pengelolaan garam yang tepat akan berdampak positif bagi lingkungan dan berperan bagi ekonomi masyarakat pesisir.
Sumber :Kemenko PMK
