KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pemerintah serius dalam melakukan penanganan banjir di Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian dam Lembaga. Penanganan banjir juga harus dilakukan secara terintegrasi dari kawasan hulu, tengah, hilir hingga pesisir.
Pemerintah akan membentuk Tim Perumus Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Jabodetabek 2025-2027 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Keputusan ini diambil dalam Rapat Tingkat Menteri Penanganan Terintegrasi PRB Banjir Jabodetabek yang digelar di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (27/3/2025).
Menko PMK menegaskan bahwa tim ini akan bertugas untuk merumuskan strategi penanganan banjir secara lebih sinergis dan komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir, serta memastikan pelaksanaan aksi di lapangan berjalan efektif. Tim ini juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang disusun.
“Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Ini upaya kita untuk menangani banjir secara komprehensif, sinergis, sekaligus sistematis,” ujar Menko PMK.
Menko PMK menjelaskan bahwa tim ini akan diketuai oleh Wamen Pekerjaan Umum dan beranggotakan eselon satu dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tim tersebut akan menyusun Rencana Aksi PRB Banjir Jabodetabek 2025-2027, yang nantinya akan diajukan menjadi Instruksi Presiden (Inpres) guna memastikan pelaksanaan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Selain itu, Menko PMK menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencegah bencana banjir terus berulang setiap tahun. Ia menyoroti pentingnya perbaikan dari hulu hingga hilir, dengan memastikan kebijakan yang disusun benar-benar mampu menjawab permasalahan di lapangan.
“Ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” tegasnya.
Menko PMK menuturkan penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif melalui penguatan regulasi, penataan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ketangguhan masyarakat. Beberapa faktor utama yang menjadi perhatian dalam strategi mitigasi adalah rusaknya daerah resapan air, penyempitan sungai, serta pertumbuhan permukiman di wilayah rentan banjir.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan pejabat terkait lainnya.
Sumber :Kemenko PMK
