Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai kutukan sumber daya atau resource curse dalam mengelola pemerintahannya.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Kick Off dan Penyelarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro, di Ruang Angling Dharma, Kantor Bupati Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Rabu (26/2/2025).
Pratikno menjelaskan, kutukan sumber daya merupakan tantangan bagi suatu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan kekayaan anggaran. Seperti sumber daya minyak bumi dan gas alam di Bojonegoro yang melimpah dan di wilayah lainnya, menurut Menko Pratikno, menjadi tantangan yang harus diwaspadai.
“Resource itu lebih mudah menjadi curse ketimbang menjadi bless. Oleh karena itu perlu ada ekstra kerja keras justru di daerah yang berlimpah sumber daya alamnya mengubahnya menjadi resource blessing” jelasnya.
Pratikno menjelaskan, dalam teori kutukan sumber daya, daerah dengan kekayaan berlimpah justru berpotensi menghadapi banyak masalah, seperti tata kelola perekonomian yang buruk, masalah kemiskinan, hingga masalah sosial lainnya
Ia menerangkan, sumber daya yang seharusnya jadi blessing (anugerah) bisa menjadi curse (kutukan) karena akibat sumber daya alam yang besar dan anggarannya yang banyak, membuat adanya oknum birokrat yang menjadi terlena dalam pengelolaannya, hingga pengelolaan ekonomi menjadi stagnan.
“Ini tantangan besar yang harus kita tangani secara bersama-sama dengan semua pihak,” ucapnya.
Menko Pratikno menjelaskan, terdapat beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan sumber daya, yaitu melakukan diversifikasi ekonomi, manajemen pendapatan SDA yang bijak, reformasi tata kelola dan transparansi, artisipasi publik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengelolaan efisiensi anggaran.
Pratikno juga mencontohkan cara “Totok Nadi”, dengan menyentuh permasalahan daerah langsung menyentuh di titik yang tepat. Ia pun meminta supaya daerah menerapkan smart government, dan bersinergi dengan multi pihak dalam mengelola pemerintahannya.
“Saya ingin, harus dipikirkan pembinaan ini harus mendorong Pemkab menjadi smart government,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekda Bojonegoro Djoko Lukito, jajaran Pemkab Bojonegoro, dan akademisi dari Universitas Bojonegoro, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Universitas Brawijaya.
Sumber :Kemenko PMK
