JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mendorong akuntabilitas dan sinergi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Pemda). Dia menekankan pentingnya evaluasi kinerja Pemda sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Sugeng saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko dan Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Hotel Vasaka, Senin (26/8/2024). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah.
Dia menegaskan, manajemen risiko harus diterapkan sejak awal dalam setiap penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, langkah ini strategis untuk memperkecil potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah terhadap setiap keputusan yang diambil.
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, kinerja daerah tidak dapat dipisahkan dari kontribusi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Karena itu, sinergi lintas pihak sangat krusial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Kinerja daerah adalah agregat dari kinerja semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sinergi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan integrasi program sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal,” ujarnya.
Sugeng juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan kinerja yang mempertimbangkan keterpaduan antarprogram dan sub-kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ia mendorong pejabat daerah untuk berpikir lebih luas dan bekerja dengan hati, serta memahami bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara efektif. Kita perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Sugeng mengimbau semua unit kerja Pemda untuk mempersiapkan pelaporan akuntabilitas melalui sistem yang telah terintegrasi. Ini penting diperhatikan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan berdampak jelas. Ia juga meminta dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk terus meningkatkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Dirinya berharap, Diklat tersebut dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kompetensi peserta dalam manajemen risiko serta evaluasi kinerja. Dengan begitu, mereka dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel di daerah masing-masing.(Kemendagri)
