JAKARTA – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah mempercepat realisasi substitusi energi, khususnya gas untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Hal ini mengingat setiap tahunnya, defisit LPG terus membengkak sehingga beban APBN dalam impor LPG terus meningkat dan realisasi subsidinya juga semakin menekan keuangan negara.
Menurut Syarief, persoalan tersebut seharusnya menjadi atensi bersama karena total impor LPG sepanjang 2022 mencapai 6,78 juta ton, naik 5,6 % dari 6,42 juta ton pada 2021. Adapun nilai ini membengkak menjadi USD 4,89 miliar, melonjak sebanyak 19,5 % dari USD 4,09 miliar pada 2021.
“Pemerintah harus punya rencana yang pasti dan terukur dalam memitigasi melonjaknya beban impor dan subsidi LPG. Dengan melimpahnya cadangan gas terbukti, seharusnya kebutuhan gas domestik dapat tercukupi. Pembangunan infrastruktur gas bumi yang tersendat mestinya jadi otokritik, ada yang keliru dalam perencanaan energi nasional. Jangan selalu mengambil jalan pintas untuk melakukan impor dan abai dengan kemandirian energi nasional,” ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).
Lebih lanjut, Politisi Senior Partai Demokrat ini mengungkapkan gas telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Syarief menilai program konversi minyak tanah ke LPG di era Presiden SBY terbukti menjadi terobosan dan menjawab kebutuhan rakyat. Hal tersebut juga menjadi kebijakan prospektif yang kalkulatif dan terukur.
Oleh sebab itu, kata Syarief, pemerintah berikutnya seharusnya dapat serius memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber gas domestik yang melimpah. Sebab, masyarakat sudah sangat terbiasa menggunakan gas sehingga pemerintah perlu menjamin kebutuhan dasar ini terpenuhi.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini pun mengimbau pemerintah untuk mempercepat pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas dipercepat agar tersalurkan pada rumah tangga dan industri. Sebab menurutnya, program Jaringan Gas (Jargas) masih belum optimal.
Hingga tahun 2022, baru 871,645 ribu rumah tangga yang telah tersambung jargas. Syarief menyebut kenaikan setiap tahun juga masih lambat, yakni hanya naik 70,640 ribu dari tahun 2021. Sementara itu, keberlanjutan fiskal semakin terancam dengan beban subsidi LPG, yang mencapai Rp 67,61 triliun pada 2021.
“Ini soal keberpihakan. Jika potensi gas yang kita miliki tidak dioptimalisasi, pemerintah akan dinilai tidak serius dalam menata kemandirian energi. Padahal kebijakan impor LPG ini rawan dan sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas di tingkat global. Tensi geopolitik yang terus memanas serta kompetisi energi antarnegara hanya akan menjadikan Indonesia tidak mandiri dan tidak berdaya dalam memenuhi pasokan mendasar rakyatnya. Ini masih menjadi tugas besar pemerintah,” tutupnya.
Sumber: detik.com
